Massa Desak Kepala OJK NTB Dicopot, Kantor Dipenuhi Sampah

Mataram NTB – Puluhan mahasiswa melempar Kantor OJK NTB dengan sampah sayuran busuk dalam aksi yang digelar pada Senin, 12 Februari 2024.

Mahasiswa yang terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan netralitas OJK NTB dalam pemilu.

Baca juga: Dikhawatirkan Membungkam Kebebasan Pers, Koalisi Kebebasan Pers NTB Gelar Aksi Damai Tolak RUU Penyiaran

Beredar dokuemntasi kupon sembako yang dibagikan oknum caleg memuat nama OJK. Itu mengindikasikan adanya ketidaknetralan OJK NTB dalam kontestasi politik di tahun ini.

Selain membawa sayur busuk, massa juga membawa empat spanduk karangan bunga yang bertulis kritikan terhadap OJK NTB yang dinilai tidak netral. “Turut berduka cita atas matinya integritas OJK NTB, ” tulis karangan bunga yang dibawa mahasiswa.

Baca juga: Konsisten Satu Komando 2024 Ikut Jokowi, Relawan Sapu Lidi Surabaya Raya Suarakan Dukungan

Bahkan, aksi mahasiswa tersebut sempat diwarnai kericuhan oleh aparat yang melarang mahasiswa masuk ke Kantor OJK NTB. Terlihat beberapa mahasiswa sempat dipukul aparat saat ketegangan terjadi.

Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar dalam orasinya mengatakan telah mengetahui oknum salah satu Caleg berkampanye dengan membagikan kupon bansos yang ada logo Otoritas Jasa Keuangan. Disinyalir dana tersebut dari dana FKIJK pada OJK NTB.

Baca juga: Camat Maluk Akui 3 Tahun Roda Perekonomian di Lingkar Tambang  Amman Mineral Vakum Akibat Pandemi

“OJK berubah menjadi otoritas politik. Bagi kupon bagi sembako tapi diminta untuk pilih Caleg. Hari ini hari tenang (pemilu) tapi kita tidak bisa tenang gara-gara ulah OJK. Kita tidak pernah setuju jika kekuasaan disalahgunakan, ” katanya.

Dia mengatakan seharusnya dana FKIJK diperuntukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Apalagi saat ini NTB nomor satu di Indonesia dengan kredit macet Pinjol tertinggi. Itu membuktikan literasi keuangan masyarakat NTB masih buruk.

Baca juga: Sejumlah Nelayan Desa Labuhan Lombok Keluhkan Keberadaan Tambak Udang di Desanya

“Patut diduga uang-uang yang kita tabung di bank, koperasi digunakan untuk membiayai kampanye Caleg, ” ujar dia.

Ketua PW HIMMAH NW NTB, Lukman mengertisi sikap OJK NTB yang diduga membocorkan data perbankan pada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan juga menyalahgunakan dana untuk literasi keuangan.

Baca juga: Unjuk Rasa Petani Jagung Berlangsung Aman, Kapolres Dompu Terjun Langsung di Lapangan.

“OJK sekarang berubah jadi Otoritas Jasa Kampanye. Ini sangat buruk dan menciderai kepercayaan publik, ” kata dia.

Dia meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan juga melakukan audit lebih lanjut terkait kinerja OJK NTB.

“Kami meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan juga mengaudit OJK NTB terkait penyimpangan dan dugaan pelanggaran netralitas, ” kata dia.

Dia juga meminta OJK NTB untuk memberikan klarifikasi terkait adanya paket sembako yang didistribusikan Caleg dengan nama OJK.

Sebelumnya Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy melalui siaran pers telah membantah tuduhan tersebut. Dia membantah OJK NTB membocorkan data perbankan ke salah satu guru besar di Mataram yang tidak memiliki kepentingan dalam mengakses data.

Baca juga: LSM Garuda Bersama PINSAR Gedor Gedong DPRD NTB

“Menegaskan bahwa pimpinan dan segenap pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga, serta memastikan tidak ada kebocoran data hasil pemeriksaan industri keuangan dari internal OJK. Pemberian dokumen hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada pengurus industri keuangan dan pihak terkait untuk keperluan pembinaan dan evaluasi kinerja industri keuangan, ” kata dia.

Dia juga membantah keterlibatan OJK NTB dalam berbagi sembako bersama Caleg. 

“Menegaskan bahwa Kantor OJK Provinsi NTB tidak pernah mendanai pembagian sembako dan mengadakan kegiatan bersama Calon Legislatif manapun selama masa kampanye pemilu. OJK menjunjung tinggi independensi lembaga dan netralitas pegawai, ” ujarnya. 

“Hal yang sama berlaku untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar industri jasa keuangan, yang tidak memiliki afiliasi politik sama sekali, ” kata dia.(Adb)